Radar-87.com, Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby
Nasution mengaku heran dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut yang menyiapkan
anggaran untuk belanja tiga jenis jasa tenaga ahli dengan menggelontorkan
anggaran Rp 1,6 miliar.
Bobby Nasution merespons adanya anggaran untuk belanja jasa
tenaga ahli yang mencapai Rp 1,6 miliar. Bobby meminta hal itu ditanya langsung
kepada Alexander Sinulingga.
“Tanya sama Kadisnya lah,” kata Bobby usai hadiri Rapat
Internal di The Caldera Toba, pada Selasa (8/7/2025).
Bobby mengaku heran Dinas Pendidikan Sumut membuat anggaran
untuk tenaga ahli. Bobby menyebut dirinya sebagai Gubernur tidak memiliki
tenaga ahli.
“Tenaga ahli Gubernur aja enggak ada kok,” tegas Bobby.
Disisilain Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Alexander Sinulingga mengutarakan paket pengadaan itu. Alex mengatakan bahwa anggaran tersebut untuk tiga paket pengadaan jasa tenaga ahli, bukan satu. Tiga paket itu adalah konsultan perencanaan Kurikulum Marsipaturehutanabe, konsultan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis dan konsultan digitalisasi pendidikan.
"Ia, itu ada tiga kegiatan yang berbeda, mungkin seolah-olah ini satu
paket sampai totalnya segitu, ta@pi tidak, itu ada tiga kegiatan. Itu konsultan
perencanaan SPP gratis, konsultan perencanaan Kurikulum Marsipaturehutanabe dan
satu lagi untuk digitalisasi pendidikan, ada tiga kegiatan," kata Alex
saat diwawancarai.
Alex juga berujar, jasa tenaga ahli untuk tiga paket itu bukan tenaga ahli
individu. Dia mengatakan pihaknya juga telah memiliki satu tenaga ahli
individu.
"Itu bukan tenaga ahli individu, makanya dia dibuka seleksi di LPSE, ini
harus bisa dibedakan. Kalau dia tenaga ahli individu, kita punya juga hanya
satu orang tenaga ahli individu kita. Jadi, ini dua hal yang berbeda, jangan
seolah-olah narasinya itu untuk total biaya seperti itu untuk tenaga ahli
individu, tidak, itu ada tiga kegiatan berbeda yang dibuka seleksinya di
LPSE," sebutnya.
Sebelumnya anggaran untuk belanja jasa tenaga ahli. Ada tiga jenis tenaga ahli
yang disiapkan dengan menggunakan anggaran Rp 1,6 miliar. Hal ini diketahui
dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumut. Ada tiga paket pengadaan
jasa tenaga ahli di Disdik Sumut
Tenaga ahli yang pertama yaitu untuk konsultansi perencanaan Kurikulum
Marsipaturehutanabe. Proyek dengan kode tender 10051695000 dibuat pada 25 Juni
2025, dan proyek ini dikerjakan menggunakan APBD 2025.
"Nilai pagu paket Rp 500.000.000, nilai HPS paket Rp 499.980.544,"
demikian tertulis dalam LPSE.
Tenaga ahli ini disiapkan untuk merancang arah pengembangan kurikulum yang
berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal Marsipature Hutanabe. Selain itu,
pengembangan kurikulum ini juga harus selaras dengan karakteristik dan
kebutuhan peserta didik jenjang SMA di Sumut.
"Kurikulum ini diharapkan mampu mengintegrasikan konteks sosial-budaya
lokal ke dalam proses pembelajaran, serta memperkuat karakter, identitas, dan
tanggung jawab sosial peserta didik terhadap lingkungan dan komunitasnya,"
seperti tertulis di LPSE.
Selain itu, Disdik Sumut juga akan menyiapkan tenaga ahli untuk konsultansi
perencanaan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis. Proyek ini memiliki
kode tender 10051721000 dengan menggunakan APBD 2025 sebanyak Rp 600 juta.
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pendidikan jenjang
SMA/SMK/SLB Negeri di Sumatera Utara yang dirancang secara komprehensif,
transparan, dan akuntabel, serta sepenuhnya mendukung implementasi skema
pendidikan SPP gratis," demikian tertulis di LPSE.
"Kajian dan perancangan skema ini diharapkan menjadi kerangka kerja yang
kokoh bagi penyelenggaraan pendidikan tanpa pungutan biaya kepada peserta
didik, sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan,"
lanjutnya.
Kemudian, Disdik juga menyiapkan tenaga ahli untuk konsultansi perencanaan
digitalisasi pendidikan. Proyek yang menggunakan APBD 2025 ini berjumlah Rp 500
juta.
“Kegiatan kajian ini dimaksudkan untuk menyusun arah
kebijakan dan strategi pengembangan digitalisasi pendidikan jenjang Sekolah
Menengah Atas (SMA)
Di Provinsi Sumatera Utara yang komprehensif, kontekstual,
dan berbasis data,” demikian tertulis di LPSE.
“Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi aktual kesiapan satuan pendidikan dalam mengadopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk aspek infrastruktur, sumber daya manusia, platform pembelajaran, dan praktik pembelajaran digital yang telah berjalan,” pungkasnya.
(Radar-87.com)
